Purbaya rotasi massal 43 pejabat pajak demi hentikan sindiran Prabowo: Saya sedih disindir terus

  Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan kebocoran pajak kembali menjadi pemicu langkah besar di tubuh Kementerian Keuangan.

Isu lama yang terus berulang itu kini berujung pada keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: merotasi puluhan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada Jumat (6/2/2026), Purbaya merombak posisi 43 pejabat pajak dalam sebuah prosesi pelantikan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Rotasi tersebut bukan sekadar pergantian jabatan rutin, melainkan bagian dari upaya serius membenahi kinerja, integritas, serta mendongkrak penerimaan negara yang selama ini terus dibayangi isu kebocoran.

“Saya Sedih Mendengarnya Terus Muncul”

Di hadapan jajaran pejabat yang dilantik, Purbaya secara terbuka mengakui bahwa langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari perhatian dan teguran Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, persoalan kebocoran pajak berulang kali disampaikan Presiden dalam berbagai rapat, hingga menimbulkan keprihatinan mendalam.

Ia bahkan tidak menutupi perasaannya. Bagi Purbaya, mendengar isu yang sama terus diulang dari kepala negara adalah alarm keras bahwa pembenahan internal harus dilakukan tanpa kompromi.

"Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting saya sedih melihatnya. Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh. Bapak-bapak ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah.

Saya tidak mau lagi mendengar kalimat itu lagi dari Presiden," kata Purbaya saat pidato rotasi posisi 43 pejabat pajak.

Pernyataan itu menegaskan pesan yang ingin disampaikan Menkeu: tidak ada lagi ruang untuk kelalaian, apalagi permainan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masalah Klasik yang Tak Boleh Terulang

Lebih jauh, Purbaya mengingatkan bahwa kebocoran pajak bukan satu-satunya persoalan.

Praktik under-invoicing, lemahnya pengawasan bea dan cukai, hingga pengendalian internal yang rapuh menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

Ia menegaskan, masalah-masalah klasik tersebut tidak boleh terus berulang dan kembali menjadi bahan keluhan Presiden dalam rapat-rapat kabinet.

Rotasi pejabat, menurutnya, merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di internal Direktorat Jenderal Pajak.

Di tengah perbaikan kondisi ekonomi nasional, pemerintah membutuhkan fondasi penerimaan negara yang kuat. Karena itu, pengawasan internal tidak boleh lagi bersifat formalitas.

Pelanggaran Internal Jadi Catatan Serius

Dalam pidatonya, Purbaya juga menyinggung masih adanya pelanggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejumlah kasus yang mencuat ke publik menunjukkan bahwa tidak semua aparatur menjalankan tugasnya secara lurus dan profesional.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab pimpinan. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa didelegasikan begitu saja.

Pimpinan unit harus mengawasi kinerja bawahannya secara ketat dan bertanggung jawab penuh atas apa pun yang terjadi di unit masing-masing.

Alasan Ekonomi Melambat Tak Berlaku Lagi

Purbaya juga memberikan peringatan keras terkait dalih lama yang kerap digunakan ketika penerimaan pajak meleset dari target. Ia menegaskan bahwa alasan perlambatan ekonomi tidak lagi relevan untuk digunakan tahun ini.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, ia menilai kinerja pengumpulan pajak seharusnya ikut terdongkrak.

Jika tidak, pemerintah akan berada pada posisi sulit, terutama saat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan DPR.

Menurutnya, apabila hingga akhir tahun rasio penerimaan pajak tidak menunjukkan perbaikan signifikan di tengah ekonomi yang tumbuh lebih baik, maka posisi pemerintah akan semakin tertekan.

Target Ambisius: Pajak Naik ke 11–12 Persen

Sebagai penutup, Purbaya menyampaikan target yang tidak ringan. Ia berharap rasio penerimaan pajak yang saat ini berada di kisaran 9 persen dapat meningkat menjadi 11–12 persen.

Baginya, pencapaian target tersebut akan menjadi bukti bahwa persoalan kebocoran dan lemahnya penerimaan negara benar-benar ditangani secara serius.

"Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi.

Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan misi besar tersebut sangat bergantung pada seluruh jajaran Kementerian Keuangan.

Kinerja pajak, keuangan negara, dan stabilitas fiskal nasional, menurut Purbaya, tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif.