Ketika Purbaya lawan 'suara berisik' yang sebut ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja

 Di tengah berbagai tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi global, perekonomian Indonesia diuji. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut banyak 'suara berisik' atau noise yang menunjukkan pesimisme bahwa perekonomian domestik tidak cukup tahan dalam menghadapi dampak global, sekaligus tidak cukup kuat secara fundamental.

Eskalasi perang di Timur Tengah antara Iran versus Amerika Serikat (AS) dan Israel telah mengerek harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20 persen minyak dunia. Meski sejauh ini harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan, kenaikan harga BBM nonsubsidi sejak 28 Maret 2026 lalu yang mulanya masih dikaji oleh pemerintah pada akhirnya memang naik. Secara berangsur, harga-harga barang juga meningkat.

Pada Maret 2026, inflasi Indonesia tercatat mencapai 3,48 persen secara tahunan (year on year/yoy), hampir menembus level maksimal target sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Bank sentral memprediksi ada kenaikan inflasi 0,04 persen pada April 2026 sebagai imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak pada tren pelemahan. Pada penutupan perdagangan Jumat (25/4/2026), rupiah tercatat berada di posisi Rp 17.229 per dolar AS. Rupiah telah menembus level Rp 17.000 per dolar AS sejak awal April 2026, dan sempat menyentuh level terendah sepanjang masa di posisi Rp 17.300 per dolar AS pada perdagangan Kamis (23/4/2026).

Cadangan devisa Indonesia pada akhir kuartal I 2026 mengalami penurunan dari posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada Maret 2026.

Banyak pengamat menilai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung biaya program pemerintah di tengah kondisi sulit saat ini. Bahkan disinyalir, uang negara bakal mengalami kebocoran di berbagai sektor.

Kendati demikian, Purbaya bergeming pada optimismenya. Ia memastikan APBN dalam kondisi sangat sehat, mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menekankan hingga saat ini kas negara melimpah. Program-program prioritas pemerintah dipastikan dapat berjalan sesuai target, termasuk memberikan stimulus maupun bantuan sosial kepada masyarakat.

"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," ujarnya baru-baru ini kepada wartawan, dikutip Ahad (26/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Jaksa Agung yang juga Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ST Burhanuddin menyerahkan secara simbolis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyetorkan dana sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari denda administratif di bidang kehutanan hingga penerimaan pajak. Penyerahan dana tersebut merupakan bentuk transparansi kinerja Satgas PKH kepada publik dalam upaya penyelamatan keuangan negara. - (Republika/Prayogi)

Ia membantah isu yang beredar di media sosial bahwa kas negara hanya tersisa Rp 120 triliun. Ia menjelaskan dana Rp 120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI).

Pemerintah masih memiliki SAL sebesar Rp 420 triliun yang belum digunakan sama sekali. Sebanyak Rp 300 triliun di antaranya ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito yang dapat dicairkan kapan saja saat dibutuhkan atau disebut deposito on call.

Purbaya mengungkapkan langkah pemerintah dalam menjaga APBN tetap sehat bahkan mendapatkan pujian dari investor saat ia berkunjung ke AS pekan lalu.

"Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain, semuanya sudah jelas bagi mereka. IMF dan Bank Dunia juga sama, tidak menanyakan hal itu lagi," tegasnya.

Mengenai pelemahan nilai tukar rupiah, Purbaya menilai pergerakannya masih cukup solid di tengah dinamika pasar global. Posisi rupiah dinilai relatif masih lebih kuat dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Menurutnya pula, pergerakan rupiah saat ini bukan mencerminkan adanya pemburukan fundamental ekonomi nasional.

"Saya sih (menilai) ini bukan tanda perburukan atau dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik," ujarnya.

Optimisme terhadap ketahanan rupiah juga didukung oleh target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 mencapai 5,7 persen, sejalan dengan target tahunan sebesar 6 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan berbagai instrumen, termasuk percepatan belanja negara guna menjaga momentum pertumbuhan.

Ia menilai kekuatan ekonomi Indonesia juga tercermin dari posisi eksternal yang solid, ditandai dengan surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026. Di sisi domestik, daya tahan ekonomi turut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang disiplin.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan juga menjadi faktor penopang stabilitas ekonomi nasional. Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah optimistis pergerakan rupiah akan tetap stabil dan mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Beres-beres 'Noise'

Dalam momen media briefing pada Jumat (24/4/2026) di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Purbaya buka-bukaan soal adanya noise atau suara pengganggu yang menciptakan ekspektasi melemahnya ekonomi Indonesia. Ia tidak hanya mengungkapkan noise berasal dari luar Kementerian Keuangan, tetapi juga di internal Kementerian Keuangan.

"Kan juga terjadi noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan," ungkapnya.

Purbaya dalam beberapa kesempatan menyinggung adanya pendapat ekonom atau pengamat yang menyampaikan proyeksi ekonomi terpuruk, ditandai dengan tren pelemahan rupiah, seiring dengan kurang kuatnya fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

"Mereka bilang kan tiga bulan (ekonomi terpuruk), kan berarti dua bulan lagi, Juni atau Juli. Tapi keadaan tidak seperti itu," ujarnya.

Tak hanya menyinggung noise dari para pengamat atau ekonom, Purbaya juga menyinggung noise yang muncul dari orang dalam (ordal) Kementerian Keuangan. Ia menyampaikan noise itu berkaitan dengan kebijakan pajak.

"Noise dari pemerintah sudah kita rapikan. Pajak sudah tidak ada lagi. Pajak orang kaya, pajak PPN untuk jalan tol, dan lain-lain itu tidak ada. Kalau mereka melihat renstra, kalau saya bilang tidak ada. Kenapa? Lebih baik saya rapikan yang ada sekarang dan kurangi kebocorannya semaksimal mungkin. Masih cukup besar bocornya dan masih ada yang main-main," ungkapnya.