OJK tegaskan tanggung jawab pedagang atas aset kripto nasabah

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pedagang aset kripto wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila aset keuangan digital milik konsumen yang disimpan oleh pedagang tersebut hilang.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan ketentuan tersebut menjadi bagian dari perlindungan konsumen terhadap risiko kehilangan aset akibat gangguan keamanan sistem perdagangan.

“Pedagang wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan aset keuangan digital milik konsumen yang disimpan oleh pedagangnya,” kata Adi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang telah diubah melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025.

Adi menjelaskan OJK juga mengatur mekanisme penyimpanan aset konsumen untuk memperkuat keamanan dan mengurangi risiko kehilangan aset dalam ekosistem perdagangan kripto.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pedagang hanya diperbolehkan menyimpan sendiri paling banyak 30 persen aset keuangan digital milik konsumen, sedangkan sisanya wajib ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan atau kustodian.

Dari bagian aset yang disimpan sendiri oleh pedagang, paling sedikit 70 persen wajib ditempatkan dalam penyimpanan luring (cold storage), sementara paling banyak 30 persen dapat disimpan secara daring (hot storage).

Selain pedagang, pengelola tempat penyimpanan juga wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab apabila aset keuangan digital yang disimpannya hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) POJK tersebut.

Meski demikian, Adi menjelaskan bahwa bentuk dan mekanisme penyelesaian kerugian akibat kehilangan aset harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan, penyebab kehilangan, serta ketentuan yang berlaku.

“Adapun bentuk dan mekanisme penyelesaian kerugian tentu mempertimbangkan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Penegasan tersebut disampaikan OJK menyusul perhatian terhadap insiden keamanan siber yang melibatkan platform perdagangan aset kripto global Binance dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Adi menilai insiden tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara perdagangan aset kripto untuk terus memperkuat tata kelola teknologi informasi, pengendalian akses, kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan internal.

“Risiko keamanan siber ini merupakan tantangan global,” ucap dia.

Pada 1 November 2026, Binance menyatakan telah menutup 90 persen kerugian pengguna akibat serangan siber, sementara perusahaan masih berupaya menyelesaikan pemulihan sisanya.

OJK menyatakan terus mencermati perkembangan insiden keamanan siber global dan potensi dampaknya terhadap industri aset keuangan digital dalam negeri guna menjaga stabilitas serta kepercayaan konsumen.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan aset kripto Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data OJK, nilai transaksi pada September 2026 mencapai Rp30,56 triliun, meningkat 31,96 persen dibandingkan Agustus 2026 sebesar Rp23,16 triliun.