Naik Motor Oke, Jalan Kaki Pun Jadi,Kata Para Menteri soal Naik Transportasi Umum

 Para menteri tak masalah bila diminta naik transportasi umum. Bahkan ada yang berniat naik motor dan juga sepeda untuk pergi ke kantor.

Para pejabat tak mengambil pusing bila nantinya memang ada kebijakan yang mengharuskan untuk naik transportasi umum. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid misalnya menyebut dirinya tertarik menggunakan sepeda. Meutya memang cukup terbiasa mengendarai road bike.

"Nanti kita coba dulu ya, sudah lama nggak sepedaan semoga masih kuat he-he," ujar Meutya dilansir detikNews.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga tak ambil pusing. Bahkan dirinya lebih memilih menggunakan motor, apabila fasilitas pengawalan buat pejabat juga dihilangkan. Kata Nusron, menggunakan motor justru bisa lebih cepat.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu (menghilangkan pengawalan), sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek, itu malah lebih pendek," tutur Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi usulan pejabat naik transportasi umum dengan santai. Menurut Zul, dia sudah terbiasa jalan kaki. Pun kalau diminta naik angkutan umum, bukanlah hal yang berat. Namun, kata Zul, pejabat memang masih membutuhkan pengawalan karena padatnya kegiatan.

"Kalau memang seperti hari ini misalnya, kan sehari acaranya enam. Iya kan, tidak mungkin saya kalau tidak cepat, kan telat. Kalau telat nanti kecewa, kita ini sudah menunggu. Kalau kita tidak cepat sampai, petaninya kecewa," ujar Zul.

Sebelumnya Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyinggung soal fasilitas pengawalan buat pejabat. Menurutnya sebagai pejabat, harusnya bisa mencontohkan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum pada kegiatannya sehari-hari.

Dengan menggunakan transportasi umum, para pejabat bisa merasakan sepenuhnya kondisi yang dirasakan masyarakat. Di sisi lain, penggunaan patwal, kata Djoko, sebaiknya terbatas hanya untuk presiden dan wakil presiden.

"Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum," ujar Djoko.